Apa Hukum Biro Jasa STNK dan Semisalnya Dalam Islam bimbingan islam
Apa Hukum Biro Jasa STNK dan Semisalnya Dalam Islam bimbingan islam

Apa Hukum Biro Jasa STNK dan Semisalnya Dalam Islam?

Para pembaca Bimbinganislam.com yang memiliki akhlaq mulia berikut kami sajikan tanya jawab, serta pembahasan tentang apa hukum biro jasa STNK dan semisalnya Dalam Islam?
selamat membaca.


Pertanyaan :

بِسْـمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semoga Ustadz dan tim Bimbingan Islam beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Ustadz, Saya ingin bertanya.
Apa hukum dalam islam dari biro jasa pengurusan perpanjang pajak stnk, mutasi, balik nama atau yang berkaitan?
Karena setahu saya dalam Islam tidak ada pajak. Terima kasih ustadz

(Disampaikan Fulan di media sosial bimbingan islam)


Jawaban :

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْـمِ اللّهِ

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu ‘alaa rasulillaah, Amma ba’du.

Hukum asal biro jasa adalah halal dan imbalan yang diperoleh juga halal karena sebagai imbalan atas usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak biro jasa yang pergi kesana kemari mengurus berkas-berkas yang harus dimiliki setiap warga negara.
Di samping itu, posisinya juga sebagai wakalah (wakil) yang hukumnya sah jika adanya bayaran maupun secara sukarela. Pihak biro jasa dipersilahkan mengambil upah terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Tentunya dengan memperhatikan hukum-hukum agama dalam prakteknya seperti tidak adanya suap-menyuap untuk aparat terkait, dan semisalnya.

Baca:  Pembahasan Bersiul dan Bertepuk Tangan

Dan tidak diperkenankan pihak atau pegawai negeri yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cuma-cuma menolak memberikan pelayanan sampai diberikan bayaran atau uang kepadanya, karena ini termasuk ghulul (harta khianat) padahal ia telah mendapatkan gaji dari pemerintah.

Demikian juga, jika pekerjaan seseorang sebagai perantara (yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah) yang menghubungkan kepada pihak yang terkait atau berwenang, maka tidak diperbolehkan menerima hadiah atau bayaran, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

“Barang siapa yang menjadi perantara bagi saudaranya, lalu saudaranya memberinya hadiah kemudian dia menerimanya, maka ia telah mendatangi salah satu pintu besar riba.”
(Hr. Abu Dawud, dan dihasankan oleh Al Albani)

Baca:  Pengaruh Ilmu Kalam di Dalam Ushul Fiqih

Adapun penarikan pajak yang tidak ada timbal baliknya padahal Baitul mal atau keuangan negara masih cukup untuk menanggung keperluan fasilitas umum, maka sebagaimana kita ketahui hukumnya haram, sehingga dosa ditanggung oleh pihak pemungut pajak. Adapun kita yang terpaksa harus membayar pajak -karena terzalimi-, maka tidak berdosa.

Referensi: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/38999/

Wallahu a’lam.
Wa billahit taufiq wa shallallahu ‘alaa Nabiyyinaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam.

Dijawab dengan ringkas oleh:
Ustadz Marwan Hadidi, M.Pd.I حفظه الله
Rabu, 04 Rabiul Awwal 1442 H/ 21 Oktober 2020 M



Ustadz Marwan Hadidi, M.Pd.I حفظه الله
Beliau adalah Alumni STAI Siliwangi Bandung & Pascasarjana di Universitas Islam Jakarta jurusan PAI.
Untuk melihat artikel lengkap dari Ustadz Mardan Hadidi, M.PD.I حفظه الله  
klik disini

Baca:  Solat Dua Rokaat Ketika Mendapat/Mendengar Musibah