hotNikah

Memperbarui Nikah (Tajdiidu Nikah)

Memperbarui Nikah (Tajdiidu Nikah)

Para pembaca Bimbinganislam.com yang memiliki akhlaq mulia berikut kami sajikan pembahasan tentang tajdiidu nikah. Selamat membaca.


Pertanyaan:

Ana akhwat mualaf, menikah dengan suami ana Oktober 2019 lalu. Ana menikah poligami bersama dia tanpa sepengetahuan istri pertama dia.

Pertanyaan ana, apakah pernikahan yang ana lakukan itu sah? Karena ana menikah tanpa wali hakim yang ditunjuk oleh KUA. Ana tidak ada satu keluarga pun yang beragama Islam. Wali hakim dan wali nasab keduanya adalah orang yang dibawa dari ustad yang menikahkan kami.

Jika tidak ada satu pun anggota keluarga yang berhak jadi wali karena beda agama, maka hak perwalian dialihkan ke pemerintah muslim.

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 26235, Ibn Majah 1880 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Referensi: ⁦https://t.co/T7xeZ53N0i

Ana mencari artikel terkait hal ini, ini yang ana dapatkan ustadz. jika iya tidak ada pernikahan selama ini dari tahun 2019 – sekarang apakah ana sama saja sudah melakukan perzinahan dengan ‘suami’ ana?

(Ditanyakan oleh Sahabat BIAS via Instagram Bimbingan Islam)


Jawaban:

Ya. Mohon maaf, dengan keadaan seperti ini maka Anda harus segera melakukan Tajdiidu Nikah (memperbarui pernikahan), karena pernikahan tanpa keberadaan wali memang tidak sah.

Kenapa dikatakan tidak sah?

Di antara syarat nikah adalah wali dari mempelai wanita, dan yang disebut syarat adalah hal-hal yg harus ada sebelum pelaksanaan. Maka syarat nikah adalah hal-hal yang harus ada sebelum pelaksanaan aqad nikah. Jika tidak terpenuhi syarat berarti tidak bisa disebut aqad nikah yang sah.

Apakah selama ini bisa disebut zina dan berdosa?

Jika anda tidak tau ilmunya, entah karena muallaf atau belum menuntut ilmu, Insya Allah tidak berdosa.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah kaidah,

أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعِلْمِ

“Sejatinya hukum tidaklah ditetapkan kecuali setelah sampainya ilmu” (Majmu’ Al Fatawa 19/226).

Kaidah ini sejalan dengan dalil

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“Supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para Rasul” (QS An Nisa’ 165)

Ayat ini menunjukkan bahwa pembebanan kewajiban itu ada setelah adanya ilmu.

Wallahu A’lam

Dijawab dengan ringkas oleh:
Ustadz Rosyid Abu Rosyidah حفظه الله
Rabu, 27 Sya’ban 1443 H/ 30 Maret 2022 M


Ustadz Rosyid Abu Rosyidah حفظه الله
Beliau adalah Alumni STDI IMAM SYAFI’I Kulliyyatul Hadits, dan Dewan konsultasi Bimbingan Islam,
Untuk melihat artikel lengkap dari Ustadz Rosyid Abu Rosyidah حفظه الله klik disini

Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, S.Ag., M.Ag.

Beliau adalah Alumni S1 STDI Imam Syafi’I Jember Hadits 2010 - 2014, S2 UIN Sunan Kalijaga Qur’an Hadits 2015 - 2019 | Bidang khusus Keilmuan yang pernah diikuti beliau adalah Dynamic English Course (DEC) Pare Kediri, Mafatihul Ilmi (Ustadz Dzulqarnaen) sedang diikuti | Selain itu beliau juga aktif dalam Kegiatan Dakwah & Sosial Kuliah Pra Nikah Naseeha Project

Related Articles

Back to top button