Memperbaharui Nikah (Tajdidun Nikah) Karena Istri Sering Menyakiti Suami bimbingan islam
Memperbaharui Nikah (Tajdidun Nikah) Karena Istri Sering Menyakiti Suami bimbingan islam

Memperbaharui Nikah (Tajdidun Nikah) Karena Istri Sering Menyakiti Suami

Para pembaca Bimbinganislam.com yang memiliki akhlaq mulia berikut kami sajikan tanya jawab, serta pembahasan tentang memperbaharui nikah (tajdidun nikah) karena istri sering menyakiti suami.
selamat membaca.


Pertanyaan :

بِسْـمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semoga Allah ‘Azza wa Jalla selalu menjaga ustadz dan keluarga.

Izin bertanya ustadz. Bagaimanakah Islam memandang “tajdidun nikah” (memperbaharui pernikahan)?
Pernikahannya baik-baik saja belum sampai cerai, tapi pihak istri merasa dia sering menyakiti suami. Kemudian ingin memperbarui nikah dengan ijab kabul ulang.
Jazaakallahu khairan, baraakallahu fiik ustadz.

(Disampaikan oleh Sahabat Belajar Bimbingan Islam)


Jawaban :

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْـمِ اللّهِ

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu ‘alaa rasulillaah, Amma ba’du.

Aamiin.. Doa yang sama juga untuk anda sekeluarga.

Memperbarui pernikahan atau menikah ulang (tajdidun nikah) ini biasanya dilakukan ketika suami men-talak istri dengan talak roj’iy, lalu tatkala ingin rujuk ternyata masa ‘iddah istrinya sudah selesai. Atau untuk memperbarui dan meresmikan nikah sirri yang telah dilakukan. Intinya adalah kejelasan sebab syar’i dan aturan pemerintah untuk menikah ulang, bukan sekedar dzon atau prasangka.

Islam adalah agama yang adil, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Maknanya apa?
Dalam bahasan ini maknanya selama akad nikah itu sah ya tidak perlu diulangi. Karena mengulang perbuatan yang tidak perlu diulang termasuk perkara sia-sia, apalagi jika berkaitan dengan hukum Alloh maka bisa masuk ranah mempermainkan hukum.

Lajnah Daimah pernah ditanya permasalahan yang serupa yakni tentang Tajdiidu Nikah karena sering ada masalah keluarga. Lalu Lajnah Daimah menjawab dengan Fatwa,

فإن العقد السابق مادام أنه مستوف لشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه- فهو عقد صحيح، ولا ينبغي التلاعب بأحكام الله لأجل التشفي ولمجرد الحزازات والتشاحن

“Apabila akad yang dulu telah dilakukan itu telah memenuhi syarat, rukun, dan tidak ada penghalang keabsahan nikah, maka statusnya akad yang sah. Dan tidak boleh kita mempermainkan hukum Allah karena perasaan bosan, permusuhan, atau dendam”
(Majmu’ Fatawa Lajnah Daimah no: 20951).

Lalu kapan saja seseorang boleh melakukan nikah ulang?

Hal ini tentu saja hanya ada pada kasus tertentu, yang jelas kaidah bolehnya menikah ulang (tajdidun nikah) adalah kejelasan sebab syar’i dan aturan legal pemerintah, ditambah dengan keluasan fiqh dari berbagai sudut pandang.

Contoh kasusnya; Menikah setelah zina yang menyebabkan hamil, dan menikahnya dengan pasangan zina nya dahulu, tentunya setelah keduanya bertaubat karena Alloh Ta’ala berfirman

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”
(QS An-Nur 3)

Mazhab Hanafi dan Syafi’i membolehkan akad bagi wanita hamil dari zina, jika pelaku zinanya adalah laki-laki yang bersangkutan. Sementara sebagian madzhab yang lain melarang akad karena bertabrakan dengan Surat An-Nur Ayat 3 diatas, sebagian yang lain melarang akad sampai selesai melahirkan sebagai penjagaan agar janin yang dikandung tidak dinasabkan kepada lelaki yang bersangkutan, berpedoman dengan Sabda Nabi sholallohu ‘alaihi wasallam

الولد للفراش

“Anak itu milik yang punya kasur (suami)”

Lalu bagaimana jika pernikahan 2 pasangan yang berzina itu telah terjadi?
Tidak diragukan lagi bahwa tindakan yang paling hati-hati adalah memperbarui akad nikah agar keluar dari perbedaan pendapat. Walaupun pendapat Hanafi dan Syafi’i mengatakan tidak perlu memperbarui akad, tapi ketahuilah bahwa ini ranah Ijtihad yang diperdebatkan oleh para ‘Ulama

Memperbarui akad tidak membutuhkan pencatatan, apalagi jika akad yang dahulu telah tercatat resmi pemerintah. Cukup dilakukan antara suami dan wali wanita yang muslim dengan dihadiri dua orang saksi.

Contoh kasus yang lain: Talak Roj’iy (satu atau dua) yang dijatuhkan suami saat istri hamil, dan ketika suami ingin rujuk ternyata sang istri sudah melahirkan bayinya, alias masa ‘iddahnya sudah selesai. Maka dalam kondisi ini suami tidak punya hak untuk rujuk, dia bisa kembali kepada istrinya dengan jalan menikah ulang.

Atau contoh kasus yang juga cukup banyak ada di masyarakat kita: Sang wanita menikah dengan tanpa wali karena memilih madzhab Hanafi, atau wali dari sang wanita adalah paman dari Ibu, bukan lelaki dari jalur ayah.

Sudah jelas syarat sahnya suatu akad nikah menurut jumhur ‘ulama adalah adanya wali dari mempelai wanita, bisa bapaknya, kalau tidak ada bisa anak laki-lakinya, kemudian baru para saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, lalu paman dari jalur bapak, atau anak laki-lakinya paman dari jalur bapak. Demikian seterusnya secara urut dari yang terdekat dari jalur nasab laki-laki. Jika semuanya tidak ada maka wali hakim (penguasa), berdasarkan sabda Nabi sholallohu ‘alaihi wasallam

لا نكاح إلا بولي

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali”
[HR Abu Daud 2085, Tirmidzi 1101 dan Ibnu Majah 1881]

Juga ditegaskan Beliau sholallohu ‘alaihi wasallam dalam hadits yang lain

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل . . . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya bathil, maka pernikahannya bathil, maka pernikahannya bathil… Dan jika mereka berselisih maka penguasa (hakim) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”
[HR Abu Daud 2083, Tirmidzi 1102 dan Ahmad 24417]

Namun ada pendapat yang Masyhur dari Madzhab Hanafi tentang bolehnya wanita menikah tanpa wali, Ibnu Qudamah menukilkan perkataan Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Mughni

قال ابن قدامة رحمه الله : وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها , وتوكل في النكاح ; لأن الله تعالى قال : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Ibnu Qudamah rohimahulloh mengatakan: Abu Hanifah menjelaskan bahwa bagi seorang wanita berhak menikahkan dirinya atau yang lainnya dan boleh menjadi wakil dipernikahan, karena Alloh Ta’ala berfirman :

(فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya”
(QS Al-Baqoroh 232) (Al-Mughni 6/7)

Sementara jumhur tidak sependapat dengan hal itu karena ayat diatas menjelaskan tentang kisah Ma’qil bin Yasar (sebagai wali) yang tidak mau menikahkan saudara perempuannya untuk menikah kembali dengan mantan suaminya.

Sehingga dalam kasus ini, yakni pernikahan yang berlangsung dengan tanpa wali tidak sah menurut Jumhur ‘Ulama namun sah menurut Madzhab Hanafi. Dan sebagai bentuk kehati-hatian dan Insya Alloh inilah yang terbaik dari sisi kekuatan dalil serta asingnya Madzhab Hanafi di negri kita maka hendaklah memperbarui akad nikah dengan mengahadirkan wali.

Lalu bagaimana jika sudah terlanjur wali nikanya adalah paman dari jalur Ibu?
Secara syar’i saudara laki-laki dari ibu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan, karena yang berhak menjadi wali khusus dalam pernikahan adalah mereka yang masuk dalam ashobah, yakni; Ayah, kakek, anak kandung lelaki, saudara lelaki sekandung, anak lelaki dari saudara laki-laki (keponakan laki-laki) kemudian paman (saudara lelaki ayah) dan seterusnya.

Ibnu Qudamah rohimahulloh menjelaskan dalam Al Mughni

ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي

“Tidak sah perwaliyan selain Ashobah dari para kerabat, seperti saudara lelaki ibu, paman dari ibu, paman ibu, dan kakek atau ayah kandung ibu dan yang lainnya yang jalurnya bukan dari jalur bapak, yang demikian itu telah menjadi ketetapan Ahmad di beberapa tempat dan juga perkataan Syafi’i”
(Al-Mughni 7/13)

Maka hukum nikah dengan wali yang bukan dari jalur ayah juga tidak sah menurut Jumhur, dan kesimpulannya pun sama yaitu memperbarui akad nikah dengan mengahadirkan wali yang sah, baik itu dari jalur bapak (ini yang utama) atau jika tidak ada sama sekali baru lah wali hakim yang ditunjuk.

Adapun untuk kasus anda yang ingin memperbarui akad nikah karena merasa banyak salah dengan suami, itu hal yang tidak perlu. Cukuplah bertaubat kepada Alloh lalu meminta maaf dan meminta keridhoan suami.

Wallohu A’lam.

Dijawab dengan ringkas oleh:
Ustadz Rosyid Abu Rosyidah حفظه الله
Selasa, 13 Muharram 1442 H/ 01 September 2020 M



Ustadz Rosyid Abu Rosyidah حفظه الله
Beliau adalah Alumni STDI IMAM SYAFI’I Kulliyyatul Hadits, dan Dewan konsultasi Bimbingan Islam,
Untuk melihat artikel lengkap dari Ustadz Rosyid Abu Rosyidah حفظه الله  
klik disini