Hukum Memiliki NPWP & Menyetujui Pajak

Hukum Memiliki NPWP & Menyetujui Pajak

Ada sebuah pertanyaan mengenai hukum memiliki NPWP & menyetujui pajak.

Pertanyaan :

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمةالله وبركته

Ustadz, dalam urusan pekerjaan saya ada hal yang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disyaratkan punya NPWP. Apa hukumnya punya NPWP, apakah mempunyai NPWP berarti menyetujui perpajakan yang sejatinya menurut hukum Allah pajak adalah haram ?

Sementara bagi wanita, pekerjaan tersebut bukan hal yang darurat bagi saya, tapi hanya memenuhi tuntutan profesi saja, hanya saja dengan saya mempunyai NPWP, profesi saya sebagai Notaris bisa jadi lebih luas cakupannya sehingga bisa membantu mereka yang membutuhkan jasa profesi seperti saya dengan meluruskan hukum-hukum yang mereka gunakan dalam urusan muamalah mereka, agar sesuai dengan hukum-hukum Allah.

Barakallaahu fiik,

Jazaakallahu khayran.

(Fulanah Anggota Group Bimbingan Islam T01)

Jawaban :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

NPWP atau laporan keuangan pada pemerintah yang kemudian dikenakan pajak atasnya kembali kepada hukum membayar pajak.

Sedangkan pajak dalam Islam itu haram, Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda :

فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.”

(HR. Muslim : 1695, dan Abu Daud : 4442. dan di-shahih-kan oleh Imam Al-Albani dalam Silsilah Ahadits Ash-Shahihah hal. 715-716)

Karena pajak haram maka aslinya kita tidak boleh membayarkannya. Tapi ketika penguasa memaksa maka kita berada dalam kondisi yang terpaksa. Dan kita membayar pajak karena dipaksa, kita pun melakukannya dalam rangka menjaga diri dari madharat dengan tetap mengingkari dalam hati. Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda :

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya:

“Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?”

Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya.”

(HR. Muslim : 1847).

Syaikh Shalih Al-Fauzan berfatwa :

“Melawan pemimpin pada saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekedar sabar atas kezhaliman mereka. Bersabar atas kezhaliman mereka (memukul dan mengambil harta kita) memang suatu madharat.

Tetapi melawan mereka jelas lebih besar madharatnya, seperti akan berakibat terpecahnya persatuan kaum muslimin, dan memudahkan kaum kafir menguasai kaum muslimin.”

(Lihat Al-Fatawa As-Syar’iyah Fi Al-Qodhoya Al-Ashriyyah hal. 93).

Kesimpulannya jika memang kita tidak bisa menghindar dari keharusan pajak yang ditetapkan penguasa maka kita membayarkannya dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dengan tetap meyakini haramnya pajak.

Namun dalam kasus kali ini kalau kita tidak terdesak lebih baik kita menghindarinya. Karena kaidah ushul menyatakan :

“Menolak madharat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.”

Imam Nawawi menjelaskan makna dari kaidah ini beliau berkata :

وفي الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضتالمصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأبالأهم؛ لأن نقْضَ الكعبة وردَّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً، وذلك لماكانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون تغييرها فتركها صلى الله عليه وسلم

“Hadis ini menjadi dalil bagi kaidah hukum hukum yang ada diantaranya; Jika maslahat berbenturan atau maslahat dengan madharat berbenturan dan tidak mungkin dikompromikan antara mengambil manfaat dan menolak madharat maka kita mengambil pilihan yang terpenting dari keduanya.

Karena meruntuhkan ka’bah dan mengembalikannya sebagaimana ka’bah yang dibangun Ibrahim alaihissalam adalah sebuah manfaat.

Akan tetapi manfaat ini berbenturan dengan madharat berupa kekhawatiran akan munculnya fitnah dari sebagian orang yang baru masuk Islam. Karena mereka sangat meyakini keutamaan ka’bah

Dan para sahabat berpendapat untuk merubahnya, maka Nabi pun meninggalkannya/tidak melakukannya.”

(Syarah Shahih Muslim : 9/89).

Memberi manfaat pada orang lain dengan lebih luas adalah manfaat, tapi ketika hal tersebut berbenturan dengan sebuah madharat berupa pajak, dan kita bisa menghindari pajak saat itu, maka menghindari bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat. Ceritanya akan berbeda jika ternyata kita tidak bisa sama sekali menghindarinya

Wallahu alam

Konsultasi Bimbingan Islam
Abul Aswad Al Bayaty

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS